Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, baru-baru ini mengungkapkan klarifikasi mengenai informasi yang salah terkait pasal-pasal yang dianggap kontroversial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penjelasan ini disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, di mana ia menekankan pentingnya keakuratan informasi yang beredar di masyarakat.
Habiburokhman menjelaskan bahwa banyak berita yang mengandung informasi yang tidak tepat mengenai pasal-pasal dalam KUHAP. Ia menilai bahwa berita-berita tersebut, meskipun tidak sepenuhnya bohong, dapat membingungkan masyarakat dan memberikan pemahaman yang salah mengenai hukum yang baru disahkan tersebut.
Dalam penjelasannya, Habiburokhman merincikan beberapa pasal yang dianggap salah dipahami oleh publik. Ia menunjuk pada Pasal 5 yang menjadi fokus perhatian menjelaskan proses penangkapan dan penyitaan yang berhubungan dengan tahapan penyidikan.
Menurut dia, klaim yang menyatakan penyelidik diberi izin melakukan penangkapan dan penggeledahan dalam tahap penyelidikan adalah tidak benar. Dia menegaskan bahwa tindakan tersebut hanya dapat dilakukan dalam tahap penyidikan, dan harus dilakukan dengan perintah yang jelas dari penyidik.
Habiburokhman menegaskan pentingnya kejelasan dan ketepatan informasi terkait proses hukum untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan perundang-undangan di Indonesia.
Pentingnya Klarifikasi Informasi Dalam Proses Hukum di Indonesia
Tindakan klarifikasi seperti yang dilakukan Habiburokhman menunjukkan bahwa informasi yang salah dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap hukum. Adalah tanggung jawab para pejabat publik untuk memberikan penjelasan yang akurat agar masyarakat tidak terjerat dalam berita yang menyesatkan.
Dalam konteks ini, media berperan penting untuk menyajikan berita yang objektif dan berdasarkan fakta. Penekanan ini menyiratkan betapa gentingnya mengelola narasi seputar proses hukum agar tidak menimbulkan mispersepsi di kalangan masyarakat umum.
Di samping itu, diperlukan adanya dialog yang terbuka antara masyarakat dan pemerintah dalam rangka menyampaikan informasi yang benar. Penggunaan media sosial yang semakin meluas juga harus dianalisis agar tidak menjadi alat penyebar informasi yang keliru.
Peran DPR Dalam Mengawasi Penerapan KUHAP
DPR memiliki peranan penting dalam pengawasan penerapan KUHAP setelah disahkan. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan implementasi pasal-pasal di dalamnya dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan tujuan awal pembentukannya.
Habiburokhman menekankan bahwa pengawasan ini tidak hanya melibatkan DPR, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai pengguna hukum. Keterlibatan masyarakat dalam proses hukum menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas sistem hukum yang ada.
Adanya program-program penyuluhan dan sosialisasi tentang KUHAP juga diperlukan agar masyarakat lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses hukum. Dengan pengetahuan yang tepat, masyarakat bisa berperan aktif dan bijaksana dalam menanggapi isu-isu hukum yang berkembang.
Prospek Pembaruan Hukum di Indonesia
Pembaruan KUHAP merupakan langkah nyata dalam modernisasi sistem hukum di Indonesia. Namun, setiap perubahan tentu dihadapkan pada tantangan implementasi, termasuk perbedaan persepsi di kalangan masyarakat mengenai arti dari setiap pasal yang ada.
Perlunya kehadiran pengawasan yang berkelanjutan menjadi kunci dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum. Hal ini akan menciptakan kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat terhadap sistem hukum yang diterapkan.
Selanjutnya, sosialisasi yang konsisten mengenai pembaruan ini dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dan menjaga agar informasi yang dilansir bisa akurat. Masyarakat yang teredukasi akan lebih memahami batasan serta hak mereka dalam konteks hukum yang baru.
